Musyawarah tiyuh, sebagai salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kebijakan pemerintah, memiliki peran yang sangat penting, terutama dalam konteks penetapan bantuan sosial seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD). Oleh karena itu pada hari Kamis, 01 Februari 2024 diadakan Musyawarah Tiyuh Khusus dalam rangka penetapan KPM BLT-DD Tahun Anggaran 2024 di Balai Tiyuh Mulya Kencana. Hadir pada acara ini, BHABINKAMTIBMAS dan BABINSA, Kepalo Tiyuh Mulya Kencana beserta Aparatur, Ketua BPT beserta anggota, Pendamping Desa serta tamu undangan lainnya.

Di tengah berbagai dinamika sosial, ekonomi, dan politik, musyawarah tiyuh menjadi wahana yang ideal untuk mencapai kesepakatan bersama yang berkelanjutan. Khususnya dalam penetapan KPM (Keluarga Penerima Manfaat) BLT-DD untuk tahun anggaran 2024, musyawarah tiyuh memiliki beberapa kepentingan dan implikasi yang perlu dipertimbangkan.

Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan

Musyawarah tiyuh merupakan wadah di mana masyarakat secara langsung dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebutuhan dan prioritas lokal, termasuk penetapan KPM BLT-DD. Melalui forum ini, pendapat dan aspirasi masyarakat dapat didengarkan dan dipertimbangkan dengan lebih baik oleh pemerintah desa atau kelurahan.

Transparansi dan Akuntabilitas

Dalam konteks penetapan KPM BLT-DD, musyawarah tiyuh juga berperan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana desa. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, risiko penyalahgunaan dana dapat diminimalkan, karena setiap keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara lebih efektif kepada publik.

Identifikasi Kebutuhan Prioritas

Melalui diskusi terbuka dan partisipatif dalam musyawarah tiyuh, masyarakat dapat bersama-sama mengidentifikasi kebutuhan prioritas yang perlu diprioritaskan dalam alokasi BLT-DD. Hal ini memungkinkan untuk lebih tepat sasaran dalam penyaluran bantuan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh keluarga penerima manfaat.

Pemberdayaan Masyarakat

Musyawarah tiyuh juga dapat menjadi sarana pemberdayaan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan kolektif. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses ini, kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara dapat ditingkatkan, sehingga tercipta keterlibatan yang lebih aktif dalam pembangunan lokal.

Mendorong Kepatuhan dan Kepedulian Sosial

Partisipasi dalam musyawarah tiyuh juga dapat membantu meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap kebijakan dan regulasi yang telah disepakati bersama. Selain itu, proses ini juga dapat memupuk rasa kepedulian sosial di antara masyarakat, sehingga tercipta solidaritas yang kuat dalam mendukung upaya penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan sosial.

Dalam rangka memastikan kesuksesan penetapan KPM BLT-DD tahun anggaran 2024, penting bagi pemerintah Tiyuh Mulya Kencana untuk menjalankan musyawarah tiyuh secara transparan, inklusif, dan partisipatif. Dengan demikian, manfaat dari bantuan sosial tersebut dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat, sambil memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas di tingkat lokal.